KELEMBAGAAN K3 DAN SMK3

  1. Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerdja
  2. Kep. Menaker No.1135 Tahun 1987 tentang Bendera K3
  3. Permenaker No. 04 Tahun 1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
  4. Kep. Menaker No. 245 Tahun 1990 tentang Hari K3 Nasional
  5. Permenaker No. 02 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
  6. Permenaker No. 04 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa K3
  7. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 37 Tahun 2004 tentang Kelengkapan dan Identitas Ahli K3
  8. Permenakertrans No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
  9. Permenakertrans No. 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
  10. Keputusan Dirjen Binwasnaker No. 48 Tahun 2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan K3
  11. SE Menakertrans No. 02 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa K3 (PJK3)
  12. SE Menakertrans No. 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana di Maksud Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 yang selanjutnya disebut Ahli K3
  13. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
  14. Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan K3 (Konvensi 187, 2006)
  15. Permenaker No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3
  16. Kep. Dirjen Binwasnaker dan K3 No. 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan Calon Ahli K3 Umum
  17. Permenaker No. 18 Tahun 2016 Tentang Dewan K3

PERBURUHAN / KETENAGAKERJAAN
  1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan
  2. Undang-Undang No. 03 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  3. Undang-Undang No. 03 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor
  4. Kep. Dirjen Binhub Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. 40 Tahun 1980 tentang Penetapan bentuk Formulir sebagaimana di maksud pasal 7 ayat (3) Permenakertrans No. 02 Tahun 1980
  5. Permenaker No. 03 Tahun 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
  6. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  7. Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
  8. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

KESEHATAN KERJA, PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN KECELAKAAN KERJA
  1. Permenakertrans dan Koperasi No. 01 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
  2. Permenakertrans No. 01 Tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan K3 Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan
  3. Permenakertrans No. 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
  4. Permenakertrans No. 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
  5. Permenakertrans No. 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
  6. Kep. Menaker No. 333 Tahun 1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
  7. Kep. Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
  8. Permenaker No. 04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
  9. Permenaker No. 01 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  10. Permenaker No. 04 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
  11. Kep. Dirjen Binhub Industrial dan Wasnaker Depnaker No. 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
  12. Permenaker No. 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
  13. (DICABUT) Kep. Menakertrans No. 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
  14. Kep. Menakertrans No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV (Aids) di Tempat Kerja
  15. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja
  16. Permenakertrans No. 11 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
  17. Permenaker No. 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
  18. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
  19. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

LINGKUNGAN KERJA DAN BAHAN BERBAHAYA
  1. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
  2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
  3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya
  4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radio Aktif
  5. Permenaker No. 03 Tahun 1985 tentang K3 Pemakaian Asbes
  6. Permenaker No. 03 Tahun 1986 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida
  7. Kep. Menaker No. 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
  8. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  9. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
  10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
  11. SE Menakertrans No.140 Tahun 2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat K3 di Industri Kimia dengan Potensi Bahaya Besar (Major Hazard Installation)
  12. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas (Confined Spaces)
  13. SE. Dirjen Binwasnaker No. 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Ahli, Teknisi dan Petugas Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
  14. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 84 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah
  15. SE Menakertrans No. 01 Tahun 2012 tentang Pemenuhan Kewajiban syarat-syarat K3 di Ruang Terbatas (Confined Spaces)
  16. Permenaker No. 09 Tahun 2016 Tentang K3 dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
  17. Permenaker No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

MEKANIK (PUBT, PAA DAN PTP)
  1. Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening)
  2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonantie 1930) (Stb. No. 225 Tahun 1930)
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1948 Pemeriksaan Pesawat Uap
  4. Permenakertrans dan Koperasi No. 01 Tahun 1978 tentang K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu
  5. Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las ditempat Kerja
  6. Permenaker No. 01 Tahun 1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap
  7. Permenaker No. 01 Tahun 1992 tentang Syarat-syarat K3 Pesawat Karbid
  8. Kep. Bersama Dirjen Hub. Laut dan Dirjen Binhub Industrial dan Wasnaker No PP.7239 99 Kep. 507 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Terhadap PAA dan PUBT di Pelabuhan dan di Kapal Laut
  9. Kep. Dirjen Binhub Industrial dan Wasnaker No. 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
  10. SE Menakertrans No. 02 Tahun 2006 tentang Peningkatan Pengawasan Pemakaian Istalasi Pipa Bertenaga
  11. SE Menakertrans No. 03 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pengawasan K3 Terhadap Pemasangan dan Pengunaan atau Pengoperasian Gondola
  12. SE Menakertrans No. 01 Tahun 2010 tentang Peningkatan Pengawasan K3 Pengunaan Gas Elpji
  13. SE Menakertrans No. 05 Tahun 2011 tentang Lisensi Operator Pesawat Uap
  14. Permenaker No. 37 Tahun 2016 Tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
  15. Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
  16. Permenaker No. 08 Tahun 2020 tentang Pesawat Angkat dan Angkut

KONSTRUKSI
  1. Permenakertrans No. 01 Tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
  2. Kep. Bersama Menteri Tenga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174 Tahun 1986 dan No. 104 Tahun 1986 tentang K3 Pada Kegiatan Konstruksi
  3. Permenaker No. 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
  4. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 20 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Kompetensi K3 bidang Konstruksi Bangunan
  5. SE Men. PUPR No. 66 Tahun 2012 tentang tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
  6. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 74 Tahun 2013 tentang Lisensi K3 bidang Supervisi Perancah

LISTRIK
  1. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 89 Tahun 2012 tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Spesialis Listrik
  2. Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja
  3. Permenaker No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan instalasi Penyalur Petir
  4. Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja
  5. Kep. Dirjen Binwasnaker dan K3 No. 47 Tahun 2015 tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Bidang Listrik
  6. Kep. Dirjen Binwasnaker dan K3 No. 48 Tahun 2015 tentang Pembinaan Teknisi K3 Listrik

TANGGAP DARURAT (PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN P3K)
  1. Permenakertrans No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
  2. Permenaker No. 02 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
  3. Intruksi Menaker No. 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
  4. Kep. Menaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran
  5. Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 tentang P3K di Tempat Kerja
  6. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja
  7. SE Menaker No. 13 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan K3 bidang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

TAMBANG DAN MIGAS
  1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan
  2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi